• Sabtu, 13 Agustus 2022

JHT Baru Bisa Dicairkan Setelah Mencapai Usia 56 Tahun, Buruh Purwakarta: Ganti Menaker!

- Senin, 14 Februari 2022 | 20:06 WIB
Ilustrasi Pendemo Buruh. (Dok. jabarprov.go.id)
Ilustrasi Pendemo Buruh. (Dok. jabarprov.go.id)

MAHIDARA.COM, PURWAKARTA - Polemik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 (Permanaker 2/2022) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menimbulkan polemik di kalangan buruh.


Presidium Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) Wahyu Hidayat mengatakan, peraturan serupa sempat terbit pada tahun 2015 lalu saat menteri tenaga kerja dijabat oleh Hanif Dakhiri.


"Permen itu pernah terbit, isinya sama pada saat menteri pak Hanif. Namun diprotes oleh kalangan buruh, sekarang ini malah terbit lagi," ujar Wahyu ketika dihubungi, Minggu, 13 Februari 2022.

Baca Juga: Masuk PPKM Level 2, Purwakarta Siaga Gelombang Ketiga Covid-19 Varian Omicron
Wahyu mengungkap Permenaker 2/2022 merugikan, tidak hanya kalangan buruh pabrik. Tapi juga para buruh tani, nelayan, bahkan pengemudi ojek online.


"JHT baru bisa dicairkan ketika usia 56 tahun, lalu bagaimana kalau belum mencapai usia itu ada yang di PHK. Itukan tabungan untuk menunjang kebutuhan hidup," kata dia.


Mengutip pasal 5 ayat 1 Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca Juga: Tanggapi Kerusuhan di Desa Wadas, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi: Warga Terdampak Tidak Menikmati
Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai sekaligus, setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.


Namun, dalam pasal 5 Permenaker 2/2022 dirubah manjadi : Manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri, dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja, diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.


"Aturan ini sangat tidak adil, tentu kami menuntut agar dicabut, sekaligus diganti menterinya. Menteri tenaga kerja tugasnya mensejahterakan pekerja bukan menyengsarakan pekerja," kata dia.

Baca Juga: Hadiri Forum Perangkat Daerah, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Kang RHD Ingatkan Soal Dampak Dunia Industri
Wahyu menilai keputusan tersebut terlalu kejam, oleh sebab itu pihaknya bersama pengurus aliansi buruh di pusat akan menggelar aksi.

Halaman:

Editor: Dinda Syahara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X